Komisi VI Ingatkan Kebijakan Impor Harus Perhatikan Persediaan Dalam Negeri

26-10-2023 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza. Foto: Oji/nr

 

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengingatkan kebijakan impor harus memperhatikan persediaan dalam negeri. Hal tersebut berkaitan dengan rencana pemerintah untuk membatasi impor bawang putih. Kementerian Pertanian (Kementan) rencananya hanya akan menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) untuk bawang putih sebesar 650 ribu ton.

 

"Ini kan biasa dilakukan oleh Pemerintah yang kalau melihat masih banyak stok bawang putih di dalam negeri yang tentu harus dibatasi. Kalau tidak nanti akan menyebabkan membanjirnya bawang putih di pasaran dan tentu tidak menjamin keseimbangan bisnis tata niaga hortikultura," ujarnya kepada Parlementaria, baru-baru ini di Senayan, Jakarta.

 

Faisol mengatakan pihaknya akan mendukung kebijakan pemerintah asalkan dilakukan dengan perhitungan yang matang. Ia menggarisbawahi agar kebijakan yang dibuat tidak memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat.

 

"Ini penting buat pemerintah agar tetap menjaga (stok dalam negeri). Menurut saya asal semua datanya semua hitungan pemerintah itu benar, kami mendukung. Tapi kalau misalnya ini ternyata ada maksud tertentu itu mohon dihindari. Ini penting demi rakyat masyarakat," lanjut Politisi Fraksi PKB tersebut.

 

Untuk itu, Faisol pun mengingatkan kepada pemerintah untuk menyampaikan kondisi tata niaga hortikultura saat ini. "Tentu sampaikan kepada publik bahwa kondisi tata niaga hortikultura kita menjelang tahun baru ini ternyata masih banyak stok banyak cadangan jadi ngga perlu lagi menambah importasi. Nah, begitu juga untuk tahun 2024 apa yang diperkirakan oleh pemerintah tata niaga hortikultura kebutuhan dalam negerinya sudah bisa dipenuhi atau tidak. Setelah itu kalau memang dibutuhkan impor karena memang persediaan di dalam negerinya terbatas, ya kami tentu akan mendukung," tutupnya. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...